JAKARTA – Indonesia resmi menempati posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2026, bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tersebut.
Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, keputusan ini ditetapkan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini.
Sebelumnya, anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyetujui pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.
Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah menggerakkan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri dan melakukan pendekatan intensif kepada perwakilan negara sahabat di Jakarta. Strategi ini selaras dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di forum multilateral.
Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa memegang peran sentral dalam Dewan HAM PBB, didukung oleh PTRI New York dan perwakilan RI lainnya. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang sebelumnya berpengalaman sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sesuai agenda tahunan. Pemerintah menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan berjalan secara objektif, inklusif, dan berimbang, menanggapi isu HAM yang menjadi perhatian dunia.
Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa Indonesia berkomitmen pada prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama memegang presidensi. Fokus utama adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, dan mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Tema yang diusung Indonesia adalah “A Presidency for All”, yang menegaskan tekad memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai bagian dari sistem multilateral global.
Presidensi Indonesia pada 2026 menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, dengan sistem kepemimpinan bergilir antar kawasan. Hingga kini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan pernah dua kali menjabat Wakil Presiden Dewan HAM PBB pada 2009 dan 2024.
Sebelum berdirinya Dewan HAM PBB, Indonesia juga memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono.