GERANTARA – Uni Eropa tengah mendorong revisi Undang-Undang Keamanan Siber atau Cybersecurity Act 2.0 (CSA 2.0) dengan alasan untuk mengurangi risiko siber dari pemasok negara ketiga. Meskipun teks kebijakan tidak menyebut China secara eksplisit, target utamanya jelas adalah perusahaan China seperti Huawei dan ZTE. Para pengamat menilai langkah ini lebih didorong oleh “kecemasan keamanan” yang bermuatan politik daripada kekhawatiran teknis yang objektif.
Yang lebih penting, kebijakan ini diperkirakan akan menimbulkan biaya ekonomi yang sangat besar bagi Uni Eropa sendiri. Laporan bersama yang dirilis pada 6 Mei 2026 oleh Kamar Dagang China untuk Uni Eropa (CCCEU) dan firma konsultan global KPMG, berjudul “A Huge Cost of ‘Guardrails’: Security or Blockade?”, telah menghitung secara rinci dampak finansial dari kebijakan ini. Total kerugian kumulatif yang harus ditanggung Uni Eropa selama periode 2026 hingga 2030 mencapai 367,8 miliar euro.
Jika dikonversi ke dolar Amerika Serikat, angka ini setara dengan sekitar 431,5 miliar hingga 434 miliar dolar AS. Sebagai perbandingan, nominal tersebut hampir menyamai dua tahun penuh anggaran tahunan Uni Eropa.
Dari total kerugian tersebut, biaya langsung untuk membongkar dan mengganti perangkat keras China yang sudah terpasang di berbagai infrastruktur mencapai 146,2 miliar euro. Ini baru biaya pembelian peralatan baru dan pemasangannya, belum termasuk biaya tidak langsung lainnya.
Laporan CCCEU-KPMG merinci bahwa kerugian tidak langsung seperti rekonstruksi sistem, pemeliharaan paralel, pelatihan ulang karyawan, dan pergeseran alokasi modal mencapai sekitar 81 miliar euro. Kerugian sosial yang meliputi hilangnya efisiensi tenaga kerja, keterlambatan proyek digitalisasi dan transisi hijau, serta biaya bantuan pengangguran sebesar 3,3 miliar euro diperkirakan mencapai 102,1 miliar euro. Sementara itu, kerugian hukum dari pelanggaran kontrak, litigasi, dan biaya kepatuhan terhadap regulasi diperkirakan mencapai 37 miliar euro.
Kerugian ini tidak terjadi secara merata setiap tahun. Pada tahun 2026, yang masih merupakan fase awal kebijakan, kerugian diperkirakan mencapai 39,1 miliar euro. Tahun 2027 meningkat menjadi 55,1 miliar euro. Puncak kerugian terjadi pada tahun 2028 sebesar 93 miliar euro, diikuti tahun 2029 sebesar 91 miliar euro, dan tahun 2030 sebesar 89,6 miliar euro. Artinya, setelah puncak sekalipun, beban tahunan tetap berada di atas 89 miliar euro.
Dari 18 sektor penting yang dicakup dalam kebijakan CSA 2.0, sektor logistik dan manufaktur menjadi yang paling terpukul dengan kerugian mencapai 114,6 miliar euro atau 31,1 persen dari total kerugian. Sektor energi menyusul dengan kerugian 79,9 miliar euro atau 21,7 persen. Sektor telekomunikasi diperkirakan rugi 57,4 miliar euro atau 15,6 persen. Infrastruktur finansial merugi 49,9 miliar euro atau 13,6 persen. Sektor penelitian dan kesehatan merugi 33,8 miliar euro atau 9,2 persen, sementara pelayanan publik menanggung kerugian 32,2 miliar euro atau 8,8 persen. Yang perlu dicermati adalah bahwa di sektor energi, ketergantungan Uni Eropa pada komponen dari China sangat tinggi.
Sebuah studi dari Copenhagen Economics pada November 2025 mencatat bahwa dominasi China dalam rantai pasok panel surya, baterai penyimpanan, dan inverter sangat sulit digantikan dalam waktu singkat. Jika kebijakan ini diterapkan secara paksa, pasokan baterai untuk kendaraan listrik di Uni Eropa diperkirakan akan menyusut hingga 46 persen pada tahun 2035 karena tidak adanya kapasitas produksi dalam negeri yang cukup.
Distribusi kerugian antar negara anggota Uni Eropa juga sangat timpang. Jerman diproyeksikan mengalami kerugian tertinggi yaitu 170,8 miliar euro, terutama karena basis manufakturnya yang besar dan ketergantungannya pada komponen China di sektor otomotif, mesin industri, dan telekomunikasi. Prancis berada di urutan kedua dengan kerugian 46,3 miliar euro, disusul Italia dengan 36,5 miliar euro, Spanyol dengan 25,7 miliar euro, Polandia dengan 21,3 miliar euro, dan Belanda dengan 20,1 miliar euro.
Selain keenam negara tersebut, terdapat 13 negara anggota lainnya yang juga diperkirakan akan menanggung kerugian puluhan miliar euro. Laporan ini memperingatkan bahwa negara-negara dengan ruang fiskal yang lebih kecil akan sangat terdampak karena biaya implementasi yang tinggi dapat memperlambat upaya digitalisasi mereka secara signifikan, yang berpotensi mengganggu kualitas layanan publik dan stabilitas pasar tunggal Uni Eropa.
Ironi terbesar dari kebijakan ini adalah bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun bukti substantif yang menunjukkan adanya “pintu belakang teknis” atau pelanggaran terhadap aturan keamanan siber Uni Eropa oleh perusahaan China yang beroperasi di kawasan tersebut.
Badan Keamanan Siber Jerman dalam pengawasan independennya telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak menemukan komponen atau pintu belakang yang mencurigakan pada produk Huawei. Badan intelijen Inggris pun sebelumnya mengakui bahwa setiap risiko keamanan yang ditimbulkan Huawei dapat dikelola.
Lebih jauh lagi, kebijakan ini diterapkan di saat ekonomi Uni Eropa sedang berada dalam kondisi yang rapuh. Output industri zona euro pada awal tahun 2026 masih berada di bawah level tahun 2021, dengan penurunan 1,2 persen secara tahunan pada bulan Maret 2026. Harga gas di Uni Eropa naik 13 persen pada tahun 2025 dan harga listrik mencapai titik tertinggi, sehingga biaya energi industri di Uni Eropa kini 2,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan China, Amerika Serikat, dan India. Sektor industri yang menyumbang 20 persen dari PDB Uni Eropa, 35 juta lapangan kerja, dan 80 persen ekspor barang saat ini mengeluhkan terlalu banyak regulasi yang tidak stabil dan biaya transisi iklim yang tinggi.
Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangan (MOFCOM) pada tanggal 17 April 2026 telah secara resmi menyampaikan komentar tertulis kepada Komisi Eropa. China menyatakan kekhawatiran serius terhadap proposal CSA 2.0 dan memperingatkan bahwa proposal tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), termasuk prinsip most-favored-nation dan perlakuan nasional. MOFCOM dengan tegas menyatakan bahwa jika Uni Eropa bersikeras mengadopsi proposal ini dan mendiskriminasi perusahaan China, maka China harus mengambil tindakan balasan yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri dan peraturan keamanan rantai pasok industrinya.
China juga memperingatkan bahwa langkah Uni Eropa ini akan sangat mengganggu rantai pasok industri global dan membebani transisi digital dan hijau Uni Eropa itu sendiri. Tindakan yang berpotensi melanggar aturan WTO ini juga dapat memicu tuntutan ganti rugi dan gugatan hukum dari perusahaan-perusahaan China yang terdampak, sehingga semakin membebani sistem hukum dan keuangan Eropa.
Data dan fakta yang disajikan dalam laporan CCCEU-KPMG memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa revisi CSA 2.0 bukanlah kebijakan yang rasional secara ekonomi. Kebijakan ini didorong oleh kecemasan keamanan yang berlebihan daripada bukti nyata, dan pada akhirnya akan merugikan Uni Eropa sendiri. Alih-alih mencapai tujuannya untuk meningkatkan keamanan siber, kebijakan ini justru akan menghabiskan ratusan miliar euro hanya untuk membongkar dan mengganti infrastruktur yang sudah ada dan berfungsi dengan baik.
Kebijakan itu akan memperburuk krisis ekonomi dan energi yang sedang berlangsung, memperlambat transisi hijau dan digital, menciptakan kesenjangan pembangunan antar negara anggota, serta memicu perang dagang dengan China. Ketua CCCEU, Liu Jiandong, dengan tepat menyatakan bahwa dialog yang rasional, bukan pemisahan diri yang didorong oleh keamanan, seharusnya membimbing kerja sama antara China dan Uni Eropa di industri-industri kunci.
Jika Uni Eropa terus bersikeras pada jalur proteksionis ini, yang paling dirugikan bukanlah China, melainkan masa depan ekonomi dan daya saing global Eropa sendiri.
Oleh: Editorial Gerantara
Referensi: Laporan CCCEU-KPMG (6 Mei 2026), pernyataan resmi MOFCOM China (17 & 23 April 2026), Xinhua News, China Daily, SCMP, Euractiv, Copenhagen Economics (November 2025), Deloitte, dan ITIF.