Bangladesh baru saja menyelesaikan pemilu parlemen pada Februari 2026 dengan hasil yang mengubah peta politik Asia Selatan. Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang berhaluan tengah-kanan kembali berkuasa setelah dua dekade, meraih 212 kursi dari 299 kursi parlemen (Somoy News, 8 Februari 2026).
Yang membuat perbedaan besar adalah Liga Awami yang selama 15 tahun memimpin Bangladesh dilarang berpartisipasi, dan posisi oposisi utama kini ditempati oleh Jamaat-e-Islami dengan 77 kursi (The Hindu, 9 Februari 2026). Inilah pertama kalinya sejak kemerdekaan Bangladesh pada 1971, tidak ada partai sekuler yang memiliki kekuatan berarti di parlemen. Yang tersisa hanya persaingan antara partai nasionalis konservatif dan partai Islamis.
Bagi Indonesia, perubahan ini tidak bisa dianggap angin lalu. Jika kita hanya membaca berita utama, mungkin tidak ada yang istimewa. Tapi coba perhatikan data survei International Republican Institute pada September-Oktober 2025 yang menemukan bahwa 53 persen penduduk Bangladesh memiliki pandangan positif terhadap Jamaat-e-Islami, hanya terpaut 2 poin dari BNP yang meraih 51 persen (The Daily Star, 21 Januari 2026).
Artinya, hampir separuh rakyat Bangladesh sekarang nyaman dengan partai yang dulu dilarang karena keterlibatannya dalam kejahatan perang 1971. Demikian menunjukan terdapat pergeseran norma. Ketika kelompok Islamis radikal menjadi pilihan utama di negara dengan populasi 170 juta jiwa, gelombang ideologi tersebut berpotensi menyebar ke seluruh kawasan, termasuk ke negara-negara Asia Tenggara yang memiliki komunitas Muslim besar.
Kekhawatiranitu juga bukan tanpa sebab. Dalam dua pekan terakhir Mei 2026 saja, setidaknya 19 insiden serangan terhadap kuil dan tempat ibadah Hindu dilaporkan terjadi di berbagai distrik di Bangladesh (The Times of India, 30 Mei 2026). Pemerintah India bahkan secara resmi menyampaikan protes diplomatik ke Dhaka pada 29 Mei 2026, menyebut adanya “pola sistematis penodaan dan perusakan” (Kementerian Luar Negeri India, 29 Mei 2026).
Hal itu menunjukan ada konsekuensi logis dari politik identitas yang tidak lagi memiliki penyeimbang. Di parlemen Bangladesh yang baru, tidak ada satu pun kursi yang secara konsisten memperjuangkan perlindungan minoritas. Suara sekuler dan progresif telah hilang.
Lalu, apa hubungannya dengan Indonesia? Kita punya catatan panjang tentang bagaimana gejolak di Asia Selatan berdampak pada stabilitas kawasan. Ketika Hindutva di India menguat dan Islamisme di Bangladesh bangkit secara bersamaan, terciptalah tekanan polarisasi dari dua sisi yang berbeda.
Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi Pancasila yang pluralis, bisa menjadi target ekspor ideologi dari kedua kutub. Sudah ada indikasi awal. Kelompok-kelompok radikal di Indonesia beberapa kali merujuk pada “kebangkitan Islam di Bangladesh” sebagai inspirasi, sementara di sisi lain, retorika anti-Muslim di India kerap digunakan untuk membenarkan intoleransi di dalam negeri.
Yang lebih mengkhawatirkan, pergeseran ini terjadi di tengah melemahnya kepemimpinan ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Tidak ada mekanisme regional yang secara khusus memantau dampak polarisasi lintas batas terhadap hak-hak minoritas. Indonesia, sebagai negara dengan pengalaman panjang mengelola keberagaman, seharusnya mengambil inisiatif untuk membangun dialog antara masyarakat sipil Asia Selatan dan Asia Tenggara. Bukan karena kita sok bermoral, tapi karena kepentingan nasional kita sendiri terancam ketika tetangga kehilangan ruang pluralismenya.
Bangladesh mengajarkan satu hal penting bagi kita semua Terutama di Indonesia bahwa pluralisme tidak mati karena serangan mendadak. Tetapi Ia mati perlahan, ketika tidak ada partai politik yang berani memperjuangkannya, ketika suara minoritas dianggap mengganggu, dan ketika masyarakat mulai percaya bahwa politik identitas adalah satu-satunya jalan. Indonesia masih punya waktu untuk belajar dari tetangga. Tapi waktu tidak akan menunggu kita selamanya.
Oleh: Editorial Gerantara