Amerika Serikat selama puluhan tahun menempatkan dirinya sebagai poros keamanan di Timur Tengah. Pangkalan militernya tersebar dari Bahrain sampai Yordania, armada kelimanya menguasai Teluk Persia, dan sekutu-sekutunya bergantung pada payung keamanan Washington. Namun, rangkaian peristiwa sepanjang 2026 memperlihatkan retakan yang semakin lebar pada tatanan itu.
Pakta Makkah yang ditandatangani Turki, Arab Saudi, dan Pakistan pada 7 Agustus menjadi penanda paling nyata bahwa negara-negara kawasan mulai membangun arsitektur keamanan sendiri, tanpa menunggu restu Washington.
Perjanjian trilateral itu memuat klausul pertahanan kolektif yang menyerupai Pasal 5 NATO. Agresi terhadap salah satu dari tiga negara anggota akan dianggap sebagai agresi terhadap ketiganya. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan pakta itu tidak ditujukan untuk menyerang Iran atau negara mana pun, tetapi pesan geopolitiknya jauh lebih besar.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Mohsen Rezaei bahkan menyebut pakta tersebut sebagai tanda bahwa Amerika Serikat mulai ditinggalkan oleh negara-negara Timur Tengah dan sekitarnya. Ia menirukan ucapan Washington dengan nada mengejek, selamat tinggal, kami pergi (CNN Indonesia, 24 Agustus 2026).
Pernyataan Rezaei itu bukan sekadar retorika. Pakta Makkah lahir di tengah perang yang belum selesai antara Amerika Serikat dan Iran. Sejak akhir Februari, Washington dan Tel Aviv menggempur Iran dan menewaskan sederet pejabat tinggi pertahanan serta Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Teheran membalas dengan menyerang wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Yordania serta Bahrain. Gencatan senjata pada April tidak bertahan lama. Nota kesepahaman yang diteken pada Juni gagal menghentikan eskalasi karena kedua belah pihak berselisih soal kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan jaminan keamanan. Pada Juli, Washington kembali melancarkan serangan udara ke dalam wilayah Iran, dan Teheran membalas dengan memukul fasilitas militer AS di Yordania, Bahrain, dan Kuwait (CNN Indonesia, 23 Agustus 2026).
Di tengah kebuntuan itu, Pakistan memainkan peran sebagai mediator utama. Panglima Militer Pakistan, Field Marshal Asim Munir, dijadwalkan mengunjungi Teheran pada 24 Agustus untuk memperkuat kerja sama bilateral dan mendukung stabilitas keamanan kawasan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengonfirmasi kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya Islamabad menjaga perdamaian dan keamanan regional (CNN Indonesia, 23 Agustus 2026).
Kehadiran Pakistan sebagai penengah, sekaligus sebagai anggota Pakta Makkah, menempatkan negara itu pada posisi unik, yaitu mitra keamanan Arab Saudi dan Turki sekaligus tetangga yang berusaha meredakan ketegangan dengan Iran.
Iran sendiri bersikap terbuka terhadap gagasan bergabung dengan Pakta Makkah. Kepala kantor berita parlemen Iran, Mehdi Rahim, menyebut Teheran telah menerima undangan untuk bergabung dan masalah itu sedang ditinjau. Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan konfirmasi resmi, tetapi pernyataan Rezaei yang menyebut Iran dan Mesir harus menjadi peserta dalam aliansi regional semacam itu menunjukkan arah yang jelas (CNN Indonesia, 24 Agustus 2026).
Jika Iran dan Mesir bergabung, peta keamanan Timur Tengah akan berubah total. Aliansi itu akan mencakup hampir seluruh kekuatan utama kawasan, dari Bosporus sampai Teluk Persia, dari Anatolia sampai Lembah Nil.
Washington merespons dinamika ini dengan langkah yang semakin agresif. Ketua DPR AS Mike Johnson mengklaim perang melawan Iran siap memasuki fase baru karena tidak ada tanda-tanda konflik akan berakhir. Ia menggemakan narasi Presiden Donald Trump yang menyebut Iran tidak bisa dipercaya di meja perundingan (CNN Indonesia, 24 Agustus 2026).
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengancam akan memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Trump bahkan mengumumkan operasi ekonomi yang disebutnya sebagai Hari-H Ekonomi untuk memutus total akses keuangan dan jaringan perdagangan internasional ke Iran (IDN Times, 20 Agustus 2026).
Ancaman-ancaman itu tidak membuat Iran gentar. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan bahwa Iran tidak akan membiarkan perang berakhir berdasarkan ketentuan pihak agresor. Ia bahkan mengancam akan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Eropa jika negara-negara tersebut membuka wilayahnya bagi agresi terhadap Iran. Baghaei menyatakan bahwa Iran berhak menargetkan sumber dan asal-usul setiap tindakan agresi yang ditujukan kepada Republik Islam (Republika, 24 Agustus 2026).
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melontarkan kritik yang lebih tajam. Ia menilai strategi sanksi dan isolasi besar-besaran yang diluncurkan AS justru akan memperpanjang kekalahan Washington dan memperdalam kebencian rakyat Iran.
Araghchi menyebut kebijakan itu sebagai pengalihan isu dari krisis internal Amerika Serikat yang diwarnai pembengkakan utang dan lonjakan biaya bunga yang tidak terkendali. Ia juga mengecam kebijakan tersebut sebagai terorisme ekonomi yang mengancam stabilitas perekonomian global dan merusak kedaulatan negara lain (IDN Times, 20 Agustus 2026).
Kritik Iran terhadap Kanada memperlihatkan bagaimana Teheran membaca peta kekuatan global. Baqaei menyindir Ottawa yang tetap mendukung kebijakan Washington meskipun Amerika Serikat menyebut Kanada sebagai negara bagian ke-51, mengenakan tarif pada barang-barang Kanada, dan mengancam akan menghukumnya karena asap kebakaran hutan. Ia menyebut Kanada sebagai bagian dari tim pemain muda Washington (Indonesiainside.id, 17 Agustus 2026).
Sindiran itu menegaskan pandangan Iran bahwa negara-negara Barat yang mengikuti Washington sedang menempatkan diri dalam posisi yang tidak berdaulat.
Dinamika ini berlangsung di atas landasan ekonomi yang goyah. Harga minyak turun sekitar satu persen pada 24 Agustus karena investor mengambil keuntungan sambil menunggu pengumuman sanksi baru AS terhadap Iran. Harga Brent turun ke 93,45 dolar AS per barel, sedangkan WTI turun ke 86,14 dolar AS per barel (detikFinance, 24 Agustus 2026).
Penurunan itu tidak mencerminkan perbaikan situasi, melainkan kehati-hatian pasar menghadapi ketidakpastian. Selat Hormuz, jalur maritim yang dilewati jutaan barel minyak setiap hari, tetap menjadi titik rawan yang bisa menyulut gejolak kapan saja.
Apa yang sedang terjadi di Timur Tengah adalah pergeseran besar dalam tata dunia. Negara-negara kawasan tidak lagi menunggu arahan dari Washington. Mereka membangun koalisi sendiri, menjalin dialog sendiri, dan menempuh jalan diplomasi sendiri.
Pakistan mengunjungi Teheran sambil memegang Pakta Makkah. Iran membuka pintu untuk bergabung dengan aliansi yang baru saja dibentuk oleh tiga negara tetangganya. Amerika Serikat merespons dengan sanksi, ancaman militer, dan retorika perang yang semakin keras.
Namun, sejarah kawasan ini mengajarkan bahwa dominasi yang dibangun di atas pangkalan militer dan sanksi ekonomi tidak akan bertahan selamanya. Ketika negara-negara yang selama ini dianggap sebagai klien mulai membangun arsitektur keamanan sendiri, itu pertanda bahwa pusat gravitasi sedang bergeser.
Pakta Makkah mungkin masih muda dan belum teruji, tetapi ia adalah cikal bakal dari Timur Tengah yang baru, kawasan yang menentukan nasibnya sendiri tanpa perlu meminta izin dari kekuatan luar.
Oleh: Editorial Gerantara