Oleh: ADZ
Bayangkan, seorang presiden yang baru 14 bulan dilantik sudah harus menghadapi tuduhan terbuka bahwa wakilnya sedang menyiapkan karpet merah untuk naik takhta, jauh lebih cepat daripada jadwal konstitusional. tidak lewat tank dan senjata, tetapi melalui sinyal kudeta senyap, sabotase ekonomi yang terukur, dan manufer konstitusi yang licin. 15
Inilah realitas yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025. Di tengah euforia awal pemerintahannya yang disambut dengan tingkat kepuasan publik lebih dari 80 persen pada 100 hari pertama16, bayang-bayang “kudeta sunyi” justru muncul dari dalam, bukan dari luar. Sosok yang dituding paling diuntungkan? Wakil Presiden sendiri, Gibran Rakabuming Raka.
Seorang pengamat politik bahkan secara terbuka menuding bahwa isu pemakzulan terhadap Presiden Prabowo didesain oleh orang yang paling dekat dengannya: wakil presiden. “Yang paling dekat, yang ada di samping, yang tidak jauh-jauh dengan presiden ialah wapres,” ujar Pangi Syarwi Chaniago, CEO Voxpol Center Research and Consulting.11
Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana “hantu kudeta 2025” menghantui Istana, bukan dalam wujud pemberontakan bersenjata seperti G30S atau PRRI, melainkan dalam bentuk yang lebih halus, lebih sulit dideteksi, tetapi tak kalah mematikan: silent coup.
Dua Matahari di Langit Istana
Sejak awal, koalisi Prabowo-Gibran diwarnai oleh ironi. Gibran, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo, maju sebagai calon wakil presiden melalui “akrobasi hukum” yang kontroversial di Mahkamah Konstitusi, tepatnya melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia calon presiden-wakil presiden. Proses ini dinilai melanggar prinsip independensi karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran sendiri.50
Putusan inilah yang kemudian menjadi “time bomb” yang terus mengancam pemerintahan Prabowo. Sebagaimana ditulis majalah Tempo, “tidak ada asap jika tidak ada api.” Status Gibran sebagai “anak haram konstitusi” akan selalu menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo, dan dirinya akan selalu menjadi sasaran empuk serangan.13
Yang lebih memprihatinkan, hubungan antara Prabowo dan Gibran justru memburuk seiring berjalannya waktu. Menjelang akhir 2025, isu “kudeta merangkak” semakin keras bergema di linimasa media sosial, dengan tokoh utamanya tetap sama: Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, sementara Prabowo disebut sebagai calon korban.15
Anatomi “Kudeta Sunyi” Siapa Dalangnya?
Istilah “kudeta sunyi” pertama kali dipopulerkan secara luas oleh birokrat senior Muhammad Said Didu. Dalam serangkaian cuitannya di X (Twitter) pada Desember 2025, Said Didu memperingatkan Prabowo tentang potensi bahaya yang mengintai.
Apa yang dimaksud dengan “kudeta sunyi”? Menurut Said Didu, ini adalah “pelan, senyap, tapi menggerogoti tatanan negara”link. Bukan dengan tank dan senjata, tetapi melalui:
- Kapolri yang Membuat Aturan Sendiri
Said Didu menyoroti langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai kerap membuat aturan sendiri meskipun aturan asli sudah diketok Mahkamah Konstitusi. Misalnya, Peraturan Polri (Perpol) yang membuka peluang polisi aktif mengisi 17 lembaga, dinilai bertentangan dengan putusan MK. Tak hanya itu, Kapolri juga nekat membentuk Tim Reformasi Polri internal mendahului perintah presiden.21 - Polisi Aktif Menduduki Jabatan Sipil
Langkah Kapolri yang membuka jalan bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga dinilai sebagai bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar. link - Pertanyaan Retoris yang Mengguncang
Dalam cuitannya yang paling vokal, Said Didu bertanya langsung kepada Prabowo: “Apakah bapak secara de jure dan de facto masih mengendalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih negara hukum?”Sebuah pertanyaan yang seharusnya tidak perlu diajukan kepada seorang presiden yang baru setahun menjabat.Link
Gelombang Protes 2025 dan Dugaan “Tangan di Balik Layar”
Tahun 2025 juga diwarnai oleh gelombang demonstrasi besar-besaran yang awalnya dipicu oleh kritik terhadap kenaikan tunjangan DPR menjadi Rp50 juta per bulan-angka yang jomplang dengan upah minimum Jakarta yang sekitar Rp5,4 juta 61. Demonstrasi meletus di Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Laporan resmi menyebut tujuh hingga delapan orang tewas, termasuk seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis polisi.
Namun, yang menarik adalah klaim dari sejumlah pihak bahwa kerusuhan ini “ditunggangi” oleh kekuatan politik tertentu. Pemerhati sosial dan politik Sholihin MS menilai bahwa tujuan utama gerakan tersebut adalah upaya kudeta politik untuk menggoyang pemerintahan Prabowo. “Kerusuhan ini bukan murni, ada operasi besar yang dimainkan oleh Jokowi, Gibran, dan jaringan mereka. Mereka ingin menciptakan kekacauan agar publik kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Targetnya jelas: kudeta terselubung,” tegas Sholihin.12
Menurutnya, aparat dihajar opini publik karena tindakan represifnya, padahal itu semua adalah jebakan. Dengan rakyat menjadi korban, Jokowi dan Gibran berharap gelombang kemarahan rakyat semakin meluas, sehingga delegitimasi terhadap Prabowo tercapai12. Namun, Sholihin menilai skenario itu gagal total karena publik mulai melihat adanya rekayasa politik di balik layar.12
Upaya Pemakzulan Gibran-Siapa Paling Diuntungkan?
Tak hanya isu kudeta sunyi, tahun 2025 juga menyaksikan upaya sistematis untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) secara resmi mengirimkan surat ke Ketua MPR dan DPR pada Mei 2025, meminta pemrosesan impeachment terhadap Gibran.50 51
Surat yang ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel ini diajukan dengan argumen hukum yang kuat, bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah “cacat hukum” karena melibatkan konflik kepentingan, Ketua MK Anwar Usman adalah paman Gibran.50
Yang menarik adalah motif di balik gerakan ini. Majalah Tempo melaporkan bahwa kekhawatiran utama para purnawirawan adalah jika Presiden Prabowo (yang saat itu berusia 73 tahun) tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka Gibran-yang kemampuannya diragukan-akan menggantikannya hingga akhir masa jabatan. Dan di belakang Gibran, akan berdiri Jokowi yang secara terbuka dapat mengintervensi pemerintahan.13
Lebih jauh, analis menyebut bahwa Gibran bukan sekadar “putra mahkota”, melainkan semacam polis asuransi bagi para oligarki yang cemas melihat Prabowo mulai menunjukkan kecenderungan reformis. Ini, menurut Said Didu, bukan soal relasi ayah dan anak, melainkan kebutuhan para pemilik modal terhadap sosok muda yang dianggap lebih mudah diarahkan ketimbang seorang jenderal senior yang dinilai semakin sulit dipengaruhi.15
Pertanyaan besarnya, jika Gibran dimakzulkan, siapa yang paling diuntungkan? Seorang pengamat politik mencatat pola empirik dalam politik Indonesia: ketika Soeharto jatuh pada 1998, yang naik adalah Habibie-wakilnya, bukan satu paket. Ketika Gus Dur dimakzulkan pada 2001, yang naik juga wakilnya, Megawati. “Yang harus diwaspadai adalah orang yang paling dekat dengan kita,” tegas Pangi Syarwi Chaniago.11
Reshuffle Kabinet-Obat Penenang atau Tanda Kelemahan?
Dalam menghadapi gelombang protes dan isu kudeta yang menguat, Presiden Prabowo mengambil langkah dramatis, reshuffle kabinet pada 8 September 2025. Lima pos penting diganti yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Budi Gunawan), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.61
Tak hanya itu, lahir kementerian baru, Kementerian Haji dan Umrah. Sebuah langkah yang secara politis memiliki daya tarik besar bagi mayoritas Muslim, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan beban fiskal tambahan.61
Dalam tradisi politik Indonesia, reshuffle jarang bebas dari kalkulasi kekuasaan. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, lebih sering mencerminkan keseimbangan koalisi dan loyalitas ketimbang kebutuhan objektif memperbaiki tata kelola negara. Reshuffle kali ini pun sarat aroma politik, menjadi jalan meredam tekanan elite, menjaga soliditas koalisi, sekaligus menyalurkan aspirasi kelompok kepentingan.61
Pengamat politik Taufik Arbain melihat reshuffle ini sebagai bukti bahwa Prabowo menyerap aspirasi rakyat dan terbuka dengan tuntutan publik. Namun yang lebih penting, ada pola “menjauh” perlahan dari masa lalu secara elegan-sebuah pesan bahwa Prabowo bukanlah boneka atau bagian dari era sebelumnya.63
Kekuatan yang Bertahan-Mengapa Kudeta Sunyi Gagal?
Meskipun berbagai isu dan upaya mengguncang Istana sepanjang 2025, data menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tetap memiliki fondasi yang kokoh.
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) merilis hasil pengukuran ketahanan nasional yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada kategori “cukup tangguh” dengan skor 2,84 sepanjang tahun 2025, dengan tren penguatan yang stabil.71
Survei LSI Denny JA untuk tujuh bulan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan lima pilar fondasi pemerintahan-sosial budaya (95,1 persen), keamanan nasional (83,1 persen), politik nasional (70,8 persen), hukum nasional (67,8 persen), dan ekonomi makro (67,4 persen)-dinilai relatif baik oleh responden73. Bahkan, 81 persen responden yakin Indonesia berada di jalur yang tepat, dan 98 persen responden mengenali serta menyukai sosok Presiden Prabowo.73
Di tingkat global, Gallup Global Safety Report 2025 mencatat Indonesia dengan skor Law and Order Index sebesar 89, menempatkannya dalam kelompok Very High Safety Countries-peringkat ke-16 terbaik di dunia. Sebanyak 83 persen warga Indonesia merasa aman berjalan sendirian di malam hari, dan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,2 persen.70
Dengan kata lain, meskipun istana berguncang oleh bisik-bisik pemakzulan dan isu kudeta, rakyat tetap merasa aman dan percaya pada pemerintah. Ini mungkin menjadi alasan mengapa upaya-upaya tersebut gagal mendapatkan momentum yang cukup.
“Dua Matahari” yang Harus Memilih Satu Langit
Sepanjang tahun 2025, Indonesia menyaksikan sebuah fenomena yang langka yaitu silent coup-upaya pengambilalihan kekuasaan tanpa tembakan, tanpa tank, tanpa korban jiwa massal, tetapi melalui kombinasi strategi politik, ekonomi, dan informasi yang terukur.
Namun, ironi terbesar mungkin justru terletak pada fakta bahwa “ancaman” terbesar bagi pemerintahan Prabowo datang dari dalam koalisinya sendiri-dari wakil presiden yang dipilihnya sendiri, dan dari mantan presiden yang menjadi “arsitek” kemenangannya.
Majalah Tempo menyebut ini sebagai masalah “two suns”-dua matahari yang bersinar di langit Istana. Prabowo menciptakan masalah ini sendiri ketika ia begitu bersikeras membawa Gibran, yang pencalonannya bermasalah, demi mendapatkan dukungan Jokowi. Kemudian, Prabowo membayar utang politik itu dengan memberi Jokowi kesempatan untuk mengintervensi pemerintahannya.13
Pertanyaan yang harus dijawap oleh kepemimpinan Prabowo ke depan adalah, bisakah dua matahari bersinar di langit yang sama? Atau salah satu harus redup agar yang lain bisa benar-benar bersinar?
Pertanyaan selanjutnya, Jika hari ini istana kembali berguncang oleh bisik-bisik pemakzulan atau rencana kudeta sunyi, siapakah yang paling menderita-para petinggi yang saling berebut kursi, atau seorang ibu yang kehabisan beras untuk anak-anaknya?”
Pelajaran terpenting dari tahun 2025 adalah bahwa stabilitas nasional tidak pernah dibangun di atas intrik politik dan perebutan kekuasaan di belakang layar. Stabilitas hanya bisa tercipta ketika semua pihak—presiden, wakil presiden, elite politik, dan rakyat-sama-sama berkomitmen untuk menjunjung konstitusi dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya.
Sebab pada akhirnya, silent coup mungkin tidak membunuh secara fisik. Tapi ia membunuh kepercayaan, merusak demokrasi, dan meracuni masa depan bangsa. Dan itu, pada akhirnya, adalah kekalahan terbesar bagi kita semua.
Daftar Referensi
- Pangi Syarwi Chaniago, CEO Voxpol Center Research and Consulting, dalam podcast Madilog (RMOLjatim.id, April 2026)
- Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik, wawancara dengan Radar Aktual (September 2025)
- Majalah Tempo, “The Tactics to Remove Gibran” (9 Mei 2025)
- LiraNews.com, “Kudeta Merangkak Jokowi–Gibran: Benarkah Prabowo Terancam?” (Desember 2025)
- Said Didu, birokrat senior, cuitan di X/Twitter (Desember 2025)
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Surat Nomor 003/FPPTNI/V/2025 (26 Mei 2025)
- CNN Indonesia, “Siapa Purnawirawan TNI yang Terlibat dalam Surat Pemakzulan Gibran?” (6 Juni 2025)
- Republika, “Purnawirawan TNI Bersurat ke Ketua MPR dan DPR, Minta Gibran Dimakzulkan” (4 Juni 2025)
- Kompas.com, “4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran” (3 Juni 2025)
- Suara Merdeka, “Stabilitas Politik dan Masa Depan Demokrasi: Tantangan Krusial Kepemimpinan Prabowo” (27 Oktober 2025)
- Pikiran Rakyat, “Reshuffle: Meredam Amarah, Menunda Masalah” (14 September 2025)
- ANTARA News, “Pengamat: Perombakan kabinet bukti Prabowo serap aspirasi rakyat” (9 September 2025)
- tvOnenews.com, “Peran Polri Bawa Indonesia Berstatus Negara dengan Tingkat Keamanan Tinggi di Dunia” (14 November 2025)
- ANTARA News, “Lemhannas: Ketahanan Indonesia ‘cukup tangguh’ di tahun 2025” (16 Desember 2025)
- ANTARA News, “Survei LSI: Lima pilar pemerintahan dinilai kokoh dan stabil” (5 Juni 2025)
- Gallup Global Safety Report 2025 (dikutip tvOnenews.com, 14 November 2025)