Pada pertengahan April 2026, pemerintah Jepang secara mendadak mengumumkan penghentian penerimaan permohonan visa untuk pekerja asing di sektor restoran melalui skema Pekerja Terampil Khusus Tipe 1 (Specified Skilled Worker/SSW).
Keputusan yang hanya diberi pemberitahuan dua minggu tersebut diambil setelah kuota nasional untuk sektor tersebut nyaris mencapai batas maksimal 50.000 pekerja. Penangguhan secara langsung menjadi alarm keras yang menunjukkan betapa jauhnya kebijakan imigrasi Jepang dari realitas ekonomi yang sesungguhnya.
Sektor restoran Jepang sebenarnya telah lama berjuang melawan kekurangan tenaga kerja kronis. Japan Foodservice Association, yang menaungi sekitar 400 operator restoran, menyatakan bahwa kebijakan itu dapat memaksa banyak anggota mereka menunda pembukaan cabang baru atau bahkan memangkas jam operasional.
Ironisnya, kekurangan tenaga kerja ini terjadi di tengah pemulihan permintaan pasca-pandemi yang sangat cepat. Para pengelola restoran tidak hanya membutuhkan pekerja untuk posisi dapur dan pelayanan, tetapi juga untuk staf manajerial di masa depan; sebuah area di mana kekurangan tenaga kerja menjadi sangat akut.
Program SSW sendiri sebenarnya dirancang untuk menjawab kebutuhan itu. Diperkenalkan pada tahun 2019, program tersebut mengizinkan pekerja migran masuk ke 12 sektor yang kesulitan merekrut pekerja domestik.
Pada fase pertama (2019–2024), kuota nasional ditetapkan 345.000 pekerja. Memasuki fase kedua (2024–2029), pemerintah memperluas kuota menjadi 820.000, dengan asumsi kekurangan tenaga kerja akan semakin parah.
Namun, celakanya, sistem yang dibangun di atas proyeksi yang kaku tersebut, tidak berdasarkan atas permintaan pasar waktu nyata. Akibatnya, ketika pandemi melanda, hanya dua dari 12 industri yang mencapai target perekrutan. Sektor restoran, yang awalnya diproyeksikan membutuhkan 53.000 pekerja, hanya menyerap sekitar 35.000 pekerja selama fase pertama. Pemerintah kemudian, dengan keliru, mempertahankan kuota 50.000 pekerja untuk fase kedua. Keputusan yang kelak terbukti fatal setelah permintaan pulih pasca-pandemi.
Sektor restoran sangat rentan karena posisinya yang unik. Tidak seperti industri manufaktur makanan, konstruksi, atau keperawatan, sektor restoran tidak diizinkan mempekerjakan pekerja migran melalui Program Pelatihan Magang Teknis (Technical Intern Training Program), yang merupakan skema tenaga kerja migran utama lainnya di Jepang.
Akibatnya, restoran sepenuhnya bergantung pada SSW. Ketika kuota habis dalam waktu hanya dua tahun setelah fase kedua dimulai, mereka kehabisan opsi. Jaringan restoran besar seperti Yudetaro, yang sekitar 500 dari 660 karyawan tetapnya adalah pemegang visa SSW, kini menghadapi ketidakpastian serius. Skylark Holdings, pengelola jaringan restoran seperti Gusto, terpaksa membatalkan rencana mengalihstatuskan 32 mahasiswa asing dari Myanmar menjadi pegawai tetap; sebuah investasi pelatihan yang telah berjalan bertahun-tahun. Mos Food Service, operator Mos Burger, juga mengakui bahwa seluruh investasi mereka di Vietnam untuk melatih calon pekerja kini terancam sia-sia.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh para pekerja migran itu sendiri, termasuk dari Indonesia. Sebuah perusahaan restoran di Sapporo dilaporkan membatalkan dua kandidat asal Indonesia yang telah belajar bahasa Jepang selama enam bulan dan telah menerima surat penawaran kerja sejak akhir Februari. Mereka adalah korban dari kebijakan yang berubah secara tiba-tiba tanpa masa transisi.
Harapan yang telah dibangun berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sirna dalam sekejap. Kelas-kelas bahasa Jepang di berbagai negara asal pekerja migran yang didirikan khusus untuk mempersiapkan calon pemegang visa SSW juga terpaksa berhenti. Mereka yang telah lulus ujian dan memulai proses perekrutan kini menggantung di ruang hampa.
Lalu mengapa Jepang mengambil langkah yang secara ekonomi tampak kontraproduktif ini?
Jawabannya terletak pada perubahan lanskap politik yang dramatis dalam dua tahun terakhir. Kebangkitan partai sayap kanan Sanseito dalam pemilihan Majelis Tinggi tahun 2025 telah mengintensifkan debat publik tentang imigrasi. Partai dengan platform “Japan First” berhasil meraih 14 kursi, cukup untuk mulai mempengaruhi arah kebijakan.
Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang terpilih dengan dukungan basis konservatif, merespons dengan menunjuk anggota parlemen garis keras seperti Kimi Onoda dan Hayato Suzuki ke posisi-posisi kunci yang mengawasi program SSW. Imigrasi, yang seharusnya menjadi soal kebutuhan ekonomi, telah berubah menjadi isu politik yang beracun.
Politisi sayap kanan secara konsisten menentang program SSW dengan klaim bahwa programnya membuka jalan menuju izin tinggal tetap. Namun klaim tersebut dinilai menyesatkan. Program SSW Tipe 1—yang pembatasannya sedang diperdebatkan dan hanya memberikan masa tinggal tetap selama lima tahun serta tidak mengizinkan pemegangnya mengajukan izin tinggal tetap secara langsung.
Untuk beralih ke Tipe 2, seorang pekerja harus lulus ujian dengan tingkat kelulusan sekitar 50 persen. Dan lulus ujian pun tidak menjamin persetujuan.
Sementara itu, data resmi menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang beban kesejahteraan dari imigran tidak berdasar. Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, orang asing hanya menyumbang 3,2 persen dari penerima kesejahteraan, artinya hampir identik dengan proporsi mereka terhadap populasi yang sebesar 3,1 persen. Klaim bahwa kejahatan meningkat akibat imigran juga tidak didukung data; jumlah orang asing yang ditangkap karena melanggar KUHP justru turun menjadi sepertiga dari jumlah kurang dari dua dekade lalu.
Yang lebih mencengangkan adalah bahwa kebijakan imigrasi yang restriktif itu bertentangan dengan realitas demografi Jepang yang terus memburuk. Pada akhir 2025, jumlah penduduk asing di Jepang untuk pertama kalinya melampaui 4 juta orang, mencapai 4,12 juta.
Namun peningkatan tersebut, alih-alih disambut sebagai solusi atas krisis tenaga kerja, justru memicu ketegangan sosial dan politik yang dimanfaatkan oleh kelompok konservatif.
Padahal, di tingkat daerah, para gubernur prefektur justru melihat realitas yang berbeda. Dalam Deklarasi Aomori yang dikeluarkan pada Juli 2025, 47 gubernur prefektur secara kolektif menegaskan bahwa orang asing harus diakui tidak hanya sebagai pekerja tetapi sebagai warga yang hidup berdampingan dengan warga Jepang. Mereka menyerukan undang-undang dasar tentang koeksistensi antarbudaya dan anggaran yang stabil untuk integrasi. Demikian menunjukan kesenjangan yang melebar antara retorika nasional yang restriktif dan realitas lokal yang membutuhkan keterbukaan.
Penangguhan visa SSW untuk sektor restoran merupakan sebuah titik balik dan sebagai ujian besar bagi Jepang. Apakah tuntutan ekonomi pada akhirnya akan mengalahkan sentimen xenofobia yang sedang tumbuh, atau apakah nasionalisme akan lebih diutamakan daripada kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan demografi?
Yang jelas, setiap hari penangguhan berarti restoran yang mungkin tutup lebih cepat, investasi pelatihan yang terbuang sia-sia, dan pekerja migran yang kehilangan kepastian. Pekerja migran dari Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan berbagai negara lain yang telah belajar bahasa Jepang, berinvestasi dalam pelatihan, dan menaruh masa depan mereka pada ekonomi Jepang, kini menjadi korban dari kebijakan yang lebih mengutamakan politik jangka pendek daripada kebutuhan ekonomi jangka panjang.
Tampaknya Jepang harus segera memutuskan, menjadi negara yang terbuka bagi kebutuhannya sendiri, atau terus terbelenggu oleh politik identitas yang semakin sempit.
Oleh: Editorial Gerantara
Referensi
- Susilo, R. (2026). Penerimaan Pekerja Asing Dihentikan Mendadak, Industri Restoran Jepang Bingung. *Tribunnews.com*. [https://www.tribunnews.com/internasional/7824774/penerimaan-pekerja-asing-dihentikan-mendadak-industri-restoran-jepang-bingung](https://www.tribunnews.com/internasional/7824774/penerimaan-pekerja-asing-dihentikan-mendadak-industri-restoran-jepang-bingung)
- Higuchi, N., Takaya, S., & Inaba, N. (2026). Japan’s immigration politics starves restaurants of workers. *East Asia Forum*. [https://eastasiaforum.org/2026/05/21/japans-immigration-politics-starves-restaurants-of-workers/](https://eastasiaforum.org/2026/05/21/japans-immigration-politics-starves-restaurants-of-workers/)
- Tribunnews.com (2026). Jepang Bekukan Permohonan Visa untuk Pekerja Asing di Industri Restoran. [https://m.tribunnews.com/bisnis/7817327/jepang-bekukan-permohonan-visa-untuk-pekerja-asing-di-industri-restoran](https://m.tribunnews.com/bisnis/7817327/jepang-bekukan-permohonan-visa-untuk-pekerja-asing-di-industri-restoran)
- The Mainichi (2025). 2025 Rewind: ‘Foreigner policy’ — and xenophobia — takes over Japan’s national conversation. *Mainichi Japan*.
- Kyodo News (2026). Japan restaurants hit by visa pause for high-demand foreign workers. *The Mainichi*. [https://mainichi.jp/english/articles/20260516/p2g/00m/0bu/006000c](https://mainichi.jp/english/articles/20260516/p2g/00m/0bu/006000c)
- Dinilhaq, A. (2026). Restoran di Jepang Tertekan setelah Visa Pekerja Asing Ditangguhkan. *BeritaSatu.com*. [https://www.beritasatu.com/ekonomi/2994527/restoran-di-jepang-tertekan-setelah-visa-pekerja-asing-ditangguhkan](https://www.beritasatu.com/ekonomi/2994527/restoran-di-jepang-tertekan-setelah-visa-pekerja-asing-ditangguhkan)
- Takao, Y. (2025). Takaichi’s victory delays Japan’s reckoning with immigration reform. *East Asia Forum*. [https://eastasiaforum.org/2025/10/12/takaichis-victory-delays-japans-reckoning-with-immigration-reform/](https://eastasiaforum.org/2025/10/12/takaichis-victory-delays-japans-reckoning-with-immigration-reform/)
- ETtoday (2026). 日本無預警停發「特定技能」簽證！餐飲業陷缺工危機 恐縮短營業. [https://www.ettoday.net/news/20260516/3166884.htm](https://www.ettoday.net/news/20260516/3166884.htm)
- 日本华侨报 (2026). 日本在留外国人数首次突破400万 餐饮业4月起停发新签证. [http://www.jnocnews.co.jp/n151225.html](http://www.jnocnews.co.jp/n151225.html)
- Takao, Y. (2025). Takaichi’s victory delays Japan’s reckoning with immigration reform. *Crawford School of Public Policy, ANU*.